Ramadhan: Memurnikan Penghambaan kepada Allah

[Al-Islam edisi 664] Bulan Ramadhan beberapa hari lagi akan datang. Ramadhan adalah bulan agung. Allah SWT menegaskan bahwa pada bulan Ramadhanlah al-Quran yang Mulia diturunkan (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 185). Di bulan Ramadhan terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan, yakni Lailatul Qadar (QS al-Qadar [97]: 1). Rasulullah saw. Juga bersabda:

« قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانَ شَهْرٌ مَبَارَكٌ اِفْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَ تُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الجَحِيْمِ وَ تُغَلُّ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»

Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan keberkahan. Allah telah mewajibkan kalian shaum di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu surga di buka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan (HR an-Nasa’i dan al-Baihaqi).

Di bulan ini pula Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda, puluhan sampai ratusan kali lipat, bahkan hingga jumlah yang Allah kehendaki, untuk setiap amal salih yang dilakukan. Selain itu, amalan Ramadhan juga akan bisa menjadi kafarat (penebus) dosa-dosa, selain dosa besar.

Karena itu, Ramadhan adalah bulan yang agung, penuh kemuliaan dan keberkahan. Kedatangannya tentu harus disambut dengan penuh kegembiraan dan penghormatan yang agung.

Kegembiraan di Tengah Kesempitan Hidup

Sayang, kegembiraan menyambut bulan Ramadhan harus kita jalani di tengah kesempitan hidup yang mendera dan berbagai persoalan terus menghimpit. Kesempitan hidup dan himpitan persoalan terjadi pada hampir semua sisi kehidupan.

Kesempitan hidup dalam aspek ekonomi yang sudah berlangsung lama, baru-baru ini makin meningkat akibat dinaikkannya harga BBM pada 22 Juni lalu. Akibatnya, harga-harga kebutuhan yang sebelumnya sudah membubung pun menjadi bertambah tinggi. Pada beberapa komoditas, yang terjadi bukan sekadar harga naik, namun sudah ganti harga karena kenaikan harga yang tinggi. Ongkos angkutan juga mengalami kenaikan. Akibatnya, hampir semua harga barang dan jasa naik bersama-sama alias inflasi. Kenaikan harga-harga itu makin terasa dengan datangnya bulan Ramadhan dan Idul Fitri dan berbarengan pula dengan tahun ajaran baru.

BPS mencatat inflasi Juni sebesar 1,03 persen. Laju inflasi Juni ini rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Andil utama inflasi ini adalah kenaikan harga BBM bersubsidi (Kompas, 2/7). Jika inflasi Juni sudah sedemikian, padahal dampak kenaikan harga BBM baru berpengaruh pada pekan terakhir Juni, maka inflasi Juli bisa dipastikan akan lebih tinggi lagi. Bahkan Bank Indonesia (BI) memperkirakan kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan memuncak pada bulan Juli ini, lantaran dampak pada inflasi Juni ternyata belum penuh. Dan Ekonom Utama Bank Dunia, Ndiame Diop, memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat meningkatkan laju inflasi pada akhir tahun hingga mencapai 9 persen (Kompas.com, 2/7).

Tingginya angka inflasi itu, mencerminkan makin beratnya beban yang harus dipikul warga negeri ini. Dengan naiknya harga-harga, sementara pendapatan mereka tidak naik bahkan sebagian malah turun, daya beli mereka pun turun. Itu artinya, sebagian kebutuhan mereka kualitas pemenuhannya akan turun atau bahkan tidak bisa dipenuhi. Dan itu sama saja, rakyat negeri ini akan makin tak sejahtera. Tidak sedikit dari mereka akan jatuh ke bawah batas kemiskinan, dan yang sudah miskin akan makin jauh dari sejahtera.

Semua itu adalah dampak yang langsung dirasakan oleh rakyat dari kebijakan kenaikan harga BBM. Sementara manfaatnya tidak dirasakan dan dipahami oleh rakyat, manfaatnya entah siapa yang tahu. Barangkali bukan basa-basi jika presiden SBY seperti dikutip okezone.com (29/6) mengatakan: “ … Biar Tuhan yang tahu manfaat kebijakan ini untuk rakyat. Untuk itu saya juga memberikan kompensasi kepada rakyat.” Nyatanya, dana BLSM tak berdaya mengurangi beban rakyat akibat harga bahan pokok yang terus melangit. Bantuan uang tunai itu hanya mampu membuat rakyat bertahan selama beberapa hari (Republika, 2/7). Apalagi, pelaksanaannya juga rawan penyimpangan. Pemerintah sendiri mengakui masih ada deviasi atau penyimpangan dari realisasi program BLSM. Menkoinfo Tifatul Sembiring (Kompas.com, 27/6) mengatakan, “Ada deviasi 6-7 persen. Deviasi dibandingkan BLT dulu di atas 20 persen. Sekarang 6-7 persen wajarlah”. Padahal dengan anggaran 9,3 triliun, potensi penyimpangan yang dianggap wajar itu sekitar Rp651 miliar. Potensi penyimpangan juga ada dalam program Raskin jika mengacu penyaluran Raskin pada Maret 2013. Survey BPS menyimpulkan, penyaluran Raskin kacau. Sebanyak 9,41 juta rumah tangga miskin hanya menerima 30 persen jatah. Sementara 3,14 juta rumah tangga miskin lainnya yang berhak bahkan tidak menerima jatah sama sekali (Kompas, 2/7).

Itu hanya sebagian dari kesempitan hidup yang mendera warga dan sebagian persoalan negeri ini secara ekonomi. Di sisi lain, hampir semua apsek kehidupan di negeri ini tidak lepas dari himpitan berbagai persoalan. Sekadar contoh, dalam masalah kesehatan, rakyat kebanyakan, terutama rakyat miskin, tetap saja banyak yang kesulitan mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Anekdot “rakyat miskin di larang sakit” begitu nyata. Akibat beban hidup yang makin berat, makin bayak orang yang depresi. Tak sedikit pula yang akhirnya memilih bunuh diri. Penduduk negeri ini pun terus menjadi sasaran peredaran narkoba. Diperkirakan, tak kurang dari 4 juta orang menjadi pecandu narkoba. Di sisi lain, meningkatnya angka kriminalitas makin mengancaman. Dan masih seabreg persoalan lainnya menghimpit negeri ini pada semua aspek.

Kembali kepada Ketakwaan

Semua itu tentu harus segera diperbaiki dan diakhiri. Untuk itu kita mesti merenungkan kenapa dan bagaimana memperbaikinya. Al-Quran sesungguhnya telah memberikan jawabannya. Semua itu tidak lain merupakan kesempitan hidup yang sudah diperingatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (TQS Thaha [20]: 124)

Semua kesempitan hidup dan himpitan persoalan multi dimensi itu tak lain akibat berpaling dari peringatan Allah, yakni berpaling dari syariah dan hukum-hukum Allah. Semua itu merupakan kerusakan akibat ulah tangan manusia yakni akibat bermaksiyat melanggar syariah dan hukum-hukum Allah (lihat QS ar-Rum [30]: 41). Allah timpakan semua itu agar manusia kembali kepada kebenaran dan ketakwaan.

Maka untuk memperbaiki semua persoalan dan mengakhiri berbagai kesempitan hidup itu, jalan satu-satunya adalah kembali kepada petunjuk dari Allah SWT, kembali kepada syariah dan hukum-hukum Allah.

Itulah sesungguhnya hikmah dari puasa Ramadhan yang Allah wajibkan kepada kita semua, yaitu agar kita bertakwa. Allah SWT berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (QS. al-Baqarah [2]: 183)

Takwa sebagaimana dijelaskan imam an-Nawawi adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ketakwaan itu tentu bukan ketakwaan pada aspek-aspek tertentu saja, misalnya sebatas aspek ibadah mahdhah, akhlak dan masalah keluarga. Akan tetapi ketakwaan itu mestilah diwujudkan dalam semua aspek kehidupan. Ketakwaan yang harus diwujudkan itu tentu juga bukan sebatas pada tingkat individu, dan keluarga, tetapi juga pada tingkat pengaturan urusan kemasyarakatan dan bernegara.

Memurnikan Penghambaan

Ketakwaan itu tentu saja mengharuskan penerapan syariah dan hukum-hukum Allah dalam segenap aspek dan secara total pada seluruh tingkatan. Dilaksanakan secara formal melalui kekuasaan negara. Itu artinya, semua perkara di masyarakat harus dihukumi dan diputuskan sesuai syariah dan hukum-hukum Allah. Allah memperingatkan, siapa saja yang tidak memutuskan perkara dengan hukum-hukum Allah maka dia termasuk orang yang zalim, fasik atau kafir (QS al-Maidah [5]: 44, 45, 47).

Untuk itu, sistem demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya yang menyerahkan penentuan hukum kepada manusia harus ditinggalkan. Kedaulatan rakyat itu hakikatnya adalah bentuk kesyirikan sistematis seperti yang dilakukan Bani Israel. Allah SWT berfirman:

] اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ …[

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah … (QS at-Tawbah [9]: 31)

Tatkala Nabi membaca ayat tersebut, Adi Bin Hatim berkata: “ya Rasulullah mereka tidak menyembah para alim dan rahib mereka”. Nabi menjawab:

« بَلَى، إِنَّهُمْ حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ الْحَلاَلَ، وَأَحَلُّوْا لَهُمْ الْحَرَامَ، فَاتَّبِعُوْهُمْ، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَاهُمْ »

Ya, mereka (orang-orang alim dan para rahib) mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram lalu mereka mengikuti mereka, maka itulah ibadah (penyembahan) mereka kepada orang-orang alim dan para rahib (HR Ahmad dan Tirmidzi)

Karena itu, ketentuan boleh dan tidak boleh, halal dan haram harus dikembalikan kepada syariah. Dengan begitu kita bisa memurnikan tauhid dan peghambaan semata kepada Allah SWT.

Wahai Kaum Muslimin

Ramadhan yang akan datang ini hendaknya kita jadikan momentum dan titik tolak untuk merealiasai ketakwaan secara totalitas. Juga momentum untuk memurnikan tauhid dan penghambaan semata kepada Allah SWT. Semua itu hanya bisa kita wujudkan dengan menerapkan syariah dan hukum-hukum Allah secara total dan menyeluruh di bawah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[]

Komentar:

Hingga awal Juli 2013 ini, sebanyak 2.905 sengketa dan konflik lahan di seluruh Indonesia masih terbengkalai. Penyelesaian konflik lahan itu dinilai kompleks karena menyangkut banyak pihak. Apalagi, sejumlah aturan soal lahan juga saling tumpang tindih (Kompas, 2/7)

1. Itulah akibat hukum produk manusia. Hukum dan aturan malah menimbulkan masalah dan tidak mampu menyelesaikan masalah yang muncul.
2. Itu masih diperparah dengan masalah jutaan hektar lahan yang dikuasai oleh para kapitalis dan orang kaya namun ditelantarkan, sementara jutaan petani tidak punya lahan yang memadai.
3. Solusinya adalah terapkan hukum-hukum pertanahan dalam syariah Islam, niscaya konflik lahan selesai dengan adil dan seluruh lahan yang ada produktif. Lahan yang ada pun menjadi berkah bagi semua orang.

Barangsiapa Membunuh Seorang Mukmin dengan Sengaja maka Balasannya ialah Jahannam, Kekal Ia di Dalamnya

Maktab I’lami
Hizbut Tahrir
Wilayah Suriah

No : I-SY-139-16-026
Tanggal: 10 Syawal 1434 H/17 Agustus 20133 M

Keterangan Pers

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Barangsiapa Membunuh Seorang Mukmin dengan Sengaja maka Balasannya ialah Jahannam, Kekal Ia di Dalamnya dan Allah Murka kepadanya, dan Mengutukinya serta Menyediakan Azab yang Besar Baginya.(TQS an-Nisa’ [4]: 93)

  

Kita sangat sedih dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini menjelang Idul Fithri dan pada hari-hari fithri; terjadinya perselisihan antara sebagian faksi revolusioner di Suriah di kawasan ar-Raqqah. Akibat insiden itu melayanglah nyawa dari faksi-faksi itu dan warga sipil … Dan itu merupakan insiden yang sangat disesalkan, menyakitkan dan berpengaruh pada setiap orang yang memiliki mata dan penglihatan, khususnya terbunuhnya jiwa mukmin yang tak berdosa. Ibn Majah telah mengeluarkan dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata: aku melihat Rasulullah saw thawaf mengelilingi ka’bah dan beliau bersabda:

«مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ، وَدَمِهِ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا»

Sungguh baiknya kamu dan sungguh harum aromamu, sungguh agung kamu dan sungguh agung kehormatanmu, dan demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di genggaman tangan-Nya, sungguh kehormatan seorang Mukmin lebih agung di sisi Allah daripadamu, hartanya, dan darahnya, dan agar kami tidak berprasangka kepadanya kecuali prasangka yang baik

Sungguh Anda telah merusak perjuangan Anda dengan pertikaian dan perselisihan itu, melemahkan semangat Anda dan menguatkan musuh Anda. Tidakkah Anda sadar dan mengambil pelajaran sebelum Anda menyesal dan sudah terlambat ketika penyesalan itu datang? Sungguh siapa saja yang menginginkan kebaikan, dia harus menempuh jalan kebaikan tanpa keraguan. Dan Allah SWT melindungi orang-orang shalih.

Wahai kaum Muslimin yang melakukan revolusi di Syam! Wahai orang-orang cerdas di brigade-brigade dan detasemen-detasemen pembela revolusi!

Sungguh Anda akan kuat dengan keterikatan Anda kepada agama Anda, berkumpulnya masyarakat di sekitar Anda dan pengasuhan mereka kepada Anda. Ini tidak akan terjadi jika Anda tidak saling mengarahkan senjata satu sama lain dan membunuh warga sipil yang aman dan selamat. Saling mengarahkan senjata dan membunuh warga sipil itu adalah sesuatu yang membuat murka Rabb Anda, memudahkan musuh Anda dan menyenangkan musuh revolusi Syam. Dengan itu Anda akan merugi tidak mendapat pengasuhan rakyat dan berikutnya hilanglah kekuatan Anda sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu (TQS al-Anfal [8]: 46)

Karena itu kami memanggil saudara-saudara kami yang berperang yang mereka telah menghibahkan hidupnya untuk Allah dan menyandang senjatanya di jalan Allah agar kembali kepada akal sehat dan bertahkim kepada Allah dan rasul-Nya. Kami memanggil agar mereka meluruskan arah moncong senapannya dan jangan diarahkan kepada saudara-saudaranya sendiri, akan tetapi haruslah diarahkan kepada musuh-musuh Allah SWT dan Rasul-Nya saw. Kami memanggil agar mereka untuk melenyapkan rezim-rezim penjahat pembunuh dan menegakkan hukum Islam yang adil … Hendaklah mereka menarik diri dari perkampungan dan fasilitas sipil dan bermarkas di luar kota di perbatasan, membela kota dan warganya. Pada saat itulah mereka akan merasakan bahwa pengasuhan rakyat akan mengelilinginya dan rakyat berjuang bersamanya untuk menegakkan Daulah al-Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Dengan cara itu Syam pun akan menjadi pusat Dar al-Islam dan Anda semua akan menjadi kaum Anshar baru, yang meraih kemuliaan dunia dan pahala yang baik di akhirat dengan izin Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: “Kamilah penolong-penolong agama Allah” (TQS ash-Shaff [61]: 14)

Ir. Hisyam al-Baba

Kepala Maktab I’lami Hizbut Tahrir

Wilayah Suria

TOLAK MISS WORLD

Central Media Office
Issue No : 1434 AH /57 
Friday, 19 Sha’ban 1434 AH / 28-06-2013 CE

Pernyataan Press 

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk Tuan Rumah Kontes Kecantikan #MissWorldBukan Hanya Penghinaan terhadap Islam tetapi juga Penghinaan terhadap Perempuan

Hizbut Tahrir mengecam keputusan pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah kontes memalukan Miss World, yang tidak hanya menghina dan melanggar nilai-nilai Islam yang luhur akan kesopanan dan kemurnian tetapi juga merendahkan harkat perempuan, menurunkan derajat mereka menjadi sekedar objek pelampiasan hasrat laki-laki. Hal ini seratus delapan puluh derajat bertentangan dengan status luhur perempuan dimana Islam memandang dan memperlakukan kehormatan perempuan. Pertontonan publik tubuh perempuan untuk hiburan dan kepuasan laki-laki ini merupakan bagian dari budaya liberal Barat yang mempropagandakan pemikiran dan perbuatan cabul serta seks bebas, yang telah menciptakan sebuah masyarakat di mana pergaulan bebas, hubungan di luar nikah, dan perpecahan keluarga telah menjadi norma yang diterima. Semua ini adalah asing dan menjijikkan dalam pandangan Islam yang mengajarkan akhlak mulia dan keyakinan yang menjadi dorongan hubungan yang suci antara jenis kelamin serta pernikahan dan keluarga yang kuat.

Pameran dan parade perempuan sebagai produk bagi kesenangan pria ini tidak lain hanyalah latihan yang kian merangsang keuntungan untuk industri kecantikan dan fashion seperti Organisasi Miss World Inggris yang menciptakan dan mengelola kontes kecantikan ini. Mereka telah mendapatkan jutaan uang dari degradasi dan eksploitasi kecantikan dan tubuh perempuan. Jelaslah bahwa untuk memuaskan dahaga mereka akan uang, organisasi-organisasi kapitalis ini tidak puas hanya dengan merendahkan dan mendehumanisasi perempuan di dunia Barat, mereka bahkan ingin mengekspor penghinaan ini ke dunia Muslim. Pementasan acara ini di negara Muslim terbesar di dunia bagaikan menyiramkan bensin ke dalam api kejahatan mereka! Kapitalisme yang didorong oleh pencarian keuntungan, yang moralnya ditentukan oleh uang, telah mempromosikan kapitalisasi tubuh perempuan sebagai alat pemasaran bisnis, semakin memurahkan pandangan atas mereka dalam masyarakat –semua ini dijamin oleh konsep kebebasan berekspresi dan kepemilikan yang liberal dan rusak. Adalah dehumanisasi dan degradasi sistematis perempuan dengan iklan, hiburan, kecantikan, fashion, dan industri pornografi di negara kapitalis Barat seperti Inggris, AS, dan Australia ini yang telah terbukti menjadi resep atas sikap tidak hormat, eksploitasi, dan penyalahgunaan perempuan, berkontribusi terhadap kekerasan, pelecehan seksual, dan perkosaan pada tingkat epidemi di dalam masyarakat Barat. Di Inggris, setiap menit satu kasus KDRT dilaporkan kepada polisi, satu dari lima perempuan di Inggris dan Wales telah menjadi korban dari kejahatan seksual, dan satu perempuan diperkosa atau menjadi korban percobaan perkosaan setiap 10 menit. Sayangnya, impor budaya liberal kapitalis yang penuh penghinaan ini ke dalam dunia Muslim oleh pemerintahnya sendiri yang telah menganut sistem liberal kapitalis beracun, juga menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan ini di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan terus menjadi masalah yang signifikan secara internasional, dan semacam pameran kecantikan tidak berguna sama sekali untuk meningkatkan status perempuan dan memecahkan masalah ini. Sebaliknya, mereka justru menjadi salah satu sumber penyebabnya. Oleh karena itu, Miss World tidak sekedar masalah hiburan, ataupun perayaan atas kebebasan hak perempuan –ini adalah bagian dari budaya menjadikan perempuan sebagai objek dan menabur malapetaka pada hidup mereka. Dan dengan menyetujui untuk menjadi tuan rumah kontes penghinaan ini di wilayahnya, pemerintah Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk menerima dampak yang sama. Selain itu, mereka yang berusaha untuk membenarkannya berdasarkan pada manfaat dalam peningkatan pariwisata atau investasi bagi negara, sesungguhnya hanya merangkul filosofi kapitalis korup yang menempatkan uang atas martabat perempuan.

Lebih jauh lagi, obsesi Barat dengan kecantikan telah menyebabkan banyak perempuan untuk memandang identitas dan nilai mereka berdasarkan kecantikan fisik mereka, dan melihat penampilan mereka sebagai paspor untuk mencapai sukses dibandingkan kecerdasan, karakter, keterampilan, dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Dan hal ini telah menyebabkan masyarakat Barat untuk mengurutkan peringkat nilai perempuan sesuai dengan tingkat daya tarik dibandingkan dengan kemampuan mereka. Pada saat yang sama, menghancurkan harga diri dan kepercayaan diri perempuan –dari usia belia hingga dewasa— yang tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan model kecantikan yang irasional dan tidak realistis yang dipamerkan di kontes Miss World dan secara terus-menerus dijajakan oleh industri kecantikan dan fashion –model yang mendorong perempuan untuk mengambil tindakan ekstrim dan mengobarkan perang pada tubuh mereka sekedar untuk menyesuaikan diri dengan kecantikan “ideal” ini agar merasa dihargai, termasuk menjalani prosedur bedah kosmetik yang mengancam jiwanya, atau sengaja membiarkan dirinya kelaparan, seringkali dengan konsekuensi yang fatal. Di AS dan Inggris, berturut-turut ada 7 juta dan 1 juta perempuan yang mengalami masalah makan. Ini adalah masalah yang –sayangnya— tumbuh di antara para perempuan di dunia Muslim yang juga telah dipengaruhi oleh gambaran kecantikan ala Barat yang menjenuhkan masyarakat mereka. Semua ini telah didorong oleh sistem kapitalis yang tanpa ampun dan tidak memiliki hati nurani, yang telah mendorong perusahaan untuk memangsa kegelisahan fisik perempuan demi keuntungan, sementara secara bersamaan menipu mereka dengan menyajikan sayembara kecantikan tanpa akhir dan parade tubuh perempuan ini sebagai pemberdayaan! Pada kenyataannya itu tidak lain hanyalah eksploitasi dan penindasan! Sebagai Muslim, benarkah ini masa depan yang kita inginkan untuk anak perempuan dan saudari kita?

Wahai Kaum Muslimin! Kami menyeru Anda untuk menentang dengan sungguh-sungguh pergelaran kontes ini di Indonesia dan menentang impor seluruh budaya liberal ke negeri kita ini, termasuk objektifikasi perempuan dan budaya hiburan cabul yang menebarkan imoralitas dan menjadi sumber kerusakan bagi pemuda dan masyarakat kita. Sebagai hamba Allah yang taat, yang mencintai Allah dan agama ini, kami menghimbau Anda untuk mengerahkan upaya penuh untuk mengganti sistem kapitalis sekuler ini dan semua sistem buatan manusia di negeri-negeri Muslim dengan negara Khilafah, satu-satunya yang akan akan melindungi akhlak dan nilai-nilai Islam yang suci dan mulia, mencegah masuknya budaya rusak, dan karenanya menciptakan pemuda yang memiliki kepribadian teladan yang unik, yang mengemban kesederhanaan dan kesucian. Selain itu, Khilafah adalah sistem yang menghindarkan dan melarang objektifikasi dan eksploitasi perempuan, sebaliknya mewajibkan bahwa martabat, status, dan kesejahteraan mereka untuk selalu dijaga dan bahwa mereka dihargai atas kesalehan, akhlak, dan tingkah laku mereka, bukan kecantikan fisik mereka. Inilah sesungguhnya yang disebut dengan pemberdayaan perempuan! Nabi (SAW) bersabda,

“إن لكل دين خُلقًا، وخُلُقُ الإسلام الحياء“

“Sesungguhnya bagi setiap agama ada akhlak dan akhlak Islam adalah sifat haya’ (rasa malu).” (HR. Ibnu Majah)

Dr. Nazreen Nawaz

Anggota Kantor Media Pusat
Hizbut Tahrir

***
Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI)
Facebook:https://www.facebook.com/muslimah4khilafah
Twitter: https://twitter.com/Women4Khilafah

Kenaikan Harga BBM: Atasnamakan rakyat, Menzalimi Rakyat

[Al-Islam edisi 663] “Itu sama saja pemerintah membunuh kami,” ungkap Muhammad Nasir seorang nelayan di Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, menanggapi rencana kenaikan BBM (shnews.co, 19/6). Keluhan itu mewakili keluhan rakyat banyak. Meski jelas akan menzalimi rakyat, Pemerintah tetap menaikkan harga BBM. Akhirnya himpitan ekonomi pun kian mencekik rakyat banyak.

Rakyat Tambah Susah

Pemerintah berharap, dampak naiknya harga BBM bisa diredam dengan BLSM, Raskin, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan dan program infrastruktur dasar khususnya di pedesaan.

Program BLSM sudah mulai dicairkan. Celakanya, selama penyaluran BLSM tahap I ini, terungkap banyak kesalahan data; penerimanya sudah meninggal, tidak dikenal atau pindah alamat; banyak warga miskin yang seharusnya dapat BLSM justru terlewat, dan masalah lainnya. Maka alih-alih meredam masalah, penyaluran BLSM justru berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat meski skalanya terbatas. Wajar saja sejumlah kepala desa di Sukabumi menolak menyalurkan BLSM untuk saat ini.

Sudahlah begitu, besaran BLSM pun minim dibandingkan naiknya biaya yang harus ditanggung. Begitu harga BBM naik rata-rata 33,3 % (premium naik 44,4 % dan solar naik 22,3 %), ongkos transportasi pun naik rata-rata 20 – 35 persen. Naiknya ongkos transportasi dibarengi oleh lonjakan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan, lonjakan harga-harga ini sudah menghantam rakyat sebelum harga BBM dinaikkan, yakni sejak wacana kenaikan harga BBM bergulir. Begitu harga BBM naik saat ini, harga yang sudah naik itu pun naik lagi. Lonjakan itu makin terasa dan boleh jadi akan berlanjut dengan makin dekatnya bulan Ramadhan dan lebaran, serta berbarengan tahun ajaran baru.

Kenaikan biaya itu jelas tidak bisa diimbangi oleh BLSM. Banyak warga penerima BLSM tahap I yang mengaku bahwa uang Rp 300 ribu yang dialokasikan untuk meringankan dampak selama dua bulan itu nyatanya hanya cukup untuk menambah uang belanja seminggu hingga sepuluh hari. Ada juga yang langsung habis untuk membayar utang. Bagi yang bukan penerima BLSM, atau bukan sasaran program kompensasi, tentu dampak atau beban yang harus dipikul lebih besar lagi.

Semua itu masih ditambah dampak berantai naiknya biaya dan harga, yang akan menyebabkan harga-harga semua barang dan jasa naik. Dampak berantai ini bisa jadi akan mulai terasa tiga bulan lagi atau bisa saja lebih cepat. Pada saat yang sama, justru penyaluran BLSM sudah selesai. Sederet dampak ikutannya pun turut mengintai.

Kondisi itu masih ditambah dengan naiknya tarif listrik. Sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 30 Tahun 2012 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan PT PLN (Persero), selama tahun ini tarif listrik dinaikkan secara bertahap sebanyak empat kali. Dua kali sudah dilakukan pada 1 Januari dan 1 April 2013, dan akan naik lagi pada 1 Juli dan 1 Oktober nanti.

Karenanya, kebijakan kenaikan harga BBM menjelang bulan puasa dan lebaran ini, yang dikatakan demi rakyat itu, sungguh kebijakan yang zalim, tidak berpihak pada rakyat, dan penuh dengan kebohongan kepada publik.

Pemerintah Tak Mau Repot

Menaikkan harga BBM adalah cara paling mudah bagi pemerintah untuk “menyelamatkan” APBN. Tak peduli bahwa cara termudah itu menyengsarakan rakyat. Padahal masih ada cara lain, semisal meningkatkan efisiensi anggaran di setiap kementrian dan badan atau lembaga negara, mengurangi pemborosan, menutup kebocoran anggaran, menyikat habis mafia minyak, dan menghentikan pengalokasian subsidi bunga obligasi rekap yang mencapai Rp 60 triliun per tahun sampai tahun 2033, dsb.

Selama ini banyak anggaran yang boros. Sekedar cotoh, biaya rapat kabinet pemerintahan SBY sangat mahal. Menurut Deputi Sekretaris Kabinet Djatmiko, biaya untuk setiap rapat kabinet bisa mencapai Rp 20 juta, bahkan ada rapat yang bisa menelan biaya hingga Rp 1 miliar. Sehingga total anggaran yang dihabiskan pemerintahan SBY untuk rapat saja sepanjang tahun 2012 mencapai Rp 20 miliar.

Jika subsidi untuk rakyat dianggap salah sasaran, nyatanya banyak subsidi diberikan kepada para pemilik modal tapi tidak pernah dipermasalahkan. Contoh kecil, dana sebesar Rp 7,355 triliun sudah dikucurkan sejak tahun 2007 untuk penanggulangan lumpur Lapindo. Di APBN-P 2013 (pasal 9) dianggarkan tambahan subsidi sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan lumpur Lapindo. Bahkan untuk tahun anggaran 2014, Komisi V DPR RI sudah menyetujui anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebesar Rp 845,1 miliar, seperti ajuan dalam pagu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (kompas.com, 20/6). Memang semua itu untuk menolong korban bencana lumpur di Sidoarjo. Semestinya perusahaan dan pemiliknya yang harus menanggungnya. Namun, perusahaan dan pemiliknya lolos begitu saja dari jerat hukum dan tanggung jawab, apalagi sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan musibah lumpur itu sebagai bencana alam pada tahun 2012.

Atasnamakan Rakyat, Menzalimi Rakyat

Kebijakan naiknya harga BBM ditetapkan pemerintah setelah APBN-P 2013 disetujui oleh DPR dengan suara terbanyak melalui voting. Maka lengkaplah klaim pemerintah bahwa kenaikan harga BBM itu adalah demi rakyat, sebab disetujui oleh para wakil rakyat. Klaim itu penting sebab dalam doktrin demokrasi aspirasi rakyat adalah yang utama.

Namun doktrin tinggal doktrin. Nyatanya, kenaikan harga BBM itu bertentangan dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang tidak ingin harga BBM dinaikkan. Hal itu terungkap dalam hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1200 responden yang dilakukan pada 18 Juni, selepas rapat paripurna pengesahan RAPBN-P 2013 di DPR. Hasil survey itu menunjukkan, 79,21 persen tak setuju kenaikan harga BBM. Sebanyak 19,1 persen tidak tahu dan hanya 1,69 persen yang setuju kenaikan harga BBM (Republika, 24/6).

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, ternyata juga tak disetujui mayoritas pemilih Partai Demokrat, parpol yang paling ngotot menuntut pengurangan subsidi BBM. Mayoritas pemilih partai koalisi lainnya juga tak setuju harga BBM naik. Pemilih Partai Demokrat yang tak setuju sebanyak 77,56 persen; pemilih Partai Golkar 80,81 %; PPP 82,06 %; PAN 66,21 %; PKB 85,65 %; Gerindra 89,33 %; PKS 82,56 %; Hanura 85,88 % dan PDIP 88,69 % (lihat, Kompas, 24/6).

Fakta itu menunjukkan bahwa jargon demokrasi mengusung aspirasi mayoritas rakyat jelas hanya omong kosong. Juga jelas, doktrin kedaulatan rakyat nyatanya hanya kedustaan belaka.

Bahkan kebijakan kenaikan harga BBM ini juga mengabaikan aspirasi para politisi kader partai penguasa dan pendukungnya maupun oposisi. Hal itu sesuai hasil survey LSI kepada politisi kader partai koalisi maupun oposisi pemerintah yang menunjukkan mayoritas tak setuju kenaikan harga BBM. Berdasar hasil survei, yang mengejutkan, 70,56 persen politisi Partai Demokrat tak setuju kenaikan harga BBM. Politisi partai lainnya yang tak setuju harga BBM naik antara lain: politisi PKB 85,65 %, politisi PPP 82,56 %, politisi Partai Golkar 80,81 %, politisi PAN 66,21 %, politisi PKS 82,56 %, politisi PDIP 88.69 %, politisi Hanura 85.88 %, politisi Gerindra 80.33 %.

Ini menunjukkan bahwa, jangankan memperhatikan aspirasi rakyat, kebijakan kenaikan harga BBM itu nyatanya juga bukan aspirasi politisi kader partai yang mengusung dan mendukungnya. Ini adalah gambaran bahwa politisi dalam sistem demokrasi ini sejatinya tidak mewakili aspirasi rakyat, melainkan hanya mengusung dan mengutamakan aspirasi partai dan elit partai dan di belakang itu adalah kepentingan kapitalis.

Sempurnakan Liberalisasi Migas Demi Asing

Amat nyata bahwa keputusan kenaikan harga BBM selain tak sesuai aspirasi para politisi partai pengusungnya, juga jelas tidak demi rakyat. Lantas demi siapa?

Yang jelas kenaikan harga BBM sekarang ini adalah untuk menjalankan skenario Memorandum of Economic dan Financial Policies atau LoI dengan IMF tahun 2000. Juga untuk memenuhi apa yang disyaratkan bagi pemberian utang Bank Dunia seperti tercantum dalam Indonesia Country Assistance Strategy tahun 2001.

Semua itu agar sempurna liberalisasi migas untuk kepentingan bisnis asing. Hal itu ditegaskan oleh Purnomo Yusgiantoro, menteri ESDM kala itu, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.” (Kompas, 14 Mei 2003).

Wahai Kaum Muslimin,

Sistem demokrasi dan kapitalisme melahirkan kebijakan penguasa dan politisi tidak demi rakyat dan mengabaikan aspirasi rakyat. Kebijakan lebih demi kepentingan elit, pemilik modal, dan kapitalis asing.

Sungguh beda dengan sistem Islam dengan syariahnya dalam bingkai sistem khilafah islamiyah. Negara dan penguasa berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menjamin kehidupan rakyat tanpa diskriminasi apapun. Seluruh rakyat berhak dapat pelayanan negara. Sementara kekayaan umum seperti migas, akan tetap jadi milik umum. Negara mengelolanya mewakili rakyat dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan mereka.

Karena itu, sistem demokrasi dan kapitalisme harus segera dicampakkan. Sebaliknya sistem Islam dengan syariahnya harus segera diterapkan dalam bingkai sistem khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Hal itu untuk memenuhi seruan Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu (TQS al-Anfal [8]: 24).

Wallâh a’lam bi ash-shawâb.

Komentar Al Islam:

Sekali lagi, pemerintah gagal mempercepat penyerapan APBN. Hingga Juni ini, baru 32 persen anggaran yang diserap -dua persen lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu. Buruknya perencanaan proyek menyebabkan banyak kementrian tak mampu menggunakan anggaran secara cepat (tempo.co, 24/6).

1. Itu pun anggaran yang terserap terutama untuk gaji pegawai negeri dan alokasi dana ke daerah. Untuk belanja modal alias pembangunan amat kecil, baru 14 persen. Belum lagi memperhitungkan kebocorannya.
2. Ini bukti buruknya pemerintah dalam merencanakan APBN dan membelanjakannya; sebaliknya lihai untuk mengurangi bahkan menghapus subsidi, menaikkan harga BBM.
3. Kelola keuangan negara dengan syariah, niscaya akan mendatangkan berkah.

Drama BBM, Wajah Buruk Demokrasi

Kembali Demokrasi menampakkan wajah aslinya yang mengerikan. Dalam voting pada senin malam (17/6) jumlah yang  pro RAPBN-P 2013 menang mutlak 338 suara . Sementara yang kontra 181 suara. Ini berarti pemerintah tidak lagi memiliki halangan untuk  menaikkan harga BBM.

Mengerikan, bagaimana mungkin kebijakan yang akan sangat mempengaruhi nasib rakyat, ditentukan dengan voting . Itupun dalam suasana yang penuh canda, lelucon, dan celetukan-celetukan yang tidak lucu dari wakil rakyat yang lembaganya kerap mendapat gelar lembaga korup itu.

Padahal apapun argumentasi mereka yang menaikkan BBM, kebijakan ini pasti akan menambah penderitaan rakyat. Selama ini tidak pernah terbukti,kenaikan BBM, membuat rakyat lebih sejahtera, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat semakin baik. Tidak pernah terbukti. Yang terjadi adalah sebaliknya.

Ketika voting yang menentukan, kita juga mempertanyakan, apa relevansinya argumentasi pro dan kontra yang diajukan oleh masing-masing pihak ? Benarlah apa yang pernah dikatakan oleh Muhammad Iqbal, pemikir Pakistan, saat mengkritik demokrasi. “Demokrasi hanya menghitung jumlah kepala, tapi tidak memperhitungkan isi kepala (pemikiran)!”

Klaim bahwa demokrasi akan menjadikan suara rakyat sebagai penglima juga tidak terbukti. Rakyat banyak sesungguhnya tidak pernah dilibatkan apalagi menjadi penentu dalam pengambilan keputusan ini. Yang mentukan adalah  anggota DPR yang dikontrol oleh pemilik modal, yang mengklaim wakil rakyat, bertindak atas nama rakyat, namun bukan untuk kepentingan rakyat. Yang diuntungkan dalam kebijakan ini jelas-jelas adalah para pemilik modal yang bermain dalam bisnis minyak ini baik di hulu maupun di hilir.

Rakyat nyaris tidak pernah ditanya, apakah mereka setuju atau tidak. Suara-suara rakyat justru diabaikan atau dibungkam. Yang ada adalah kampanye sepihak penguasa yang terus menyebarkan kebohongan tentang pentingnya kenaikan BBM ini. Hasil survey Lembaga Survei Nasional (LSN), dimana sebanyak 86,1% responden menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, 12,4% setuju dan 1,5% responden menyatakan tidak tahu, tentu tidak diperhitungkan sama sekali.

Seperti yang ditulis peraih hadiah nobel ekonomi, Josep Stiglitz ketika mengkritik kondisi politik ekonomi Amerika, yang terjadi bukanlah dari rakyat, oleh rakyat , dan untuk rakyat. Namun Of the 1 %, by the  1%, for 1 %. Menurut Stigliz apa yang terjadi dalam proses politik demokrasi Amerika sepenuhnya dikendalikan oleh sekelompok kecil orang , yakni 1 % dari orang-orang superkaya, yang menggunakan pengaruh politik mereka untuk memastikan bahwa ekonomi Amerika diatur sedemikian rupa sehingga mereka (para pemilik modal yang 1 % itu) merupakan penerima manfaat yang utama.

Hal yang lebih kurang sama terjadi di Indonesia. Kebijakan ini tidak lain untuk melayani kepentingan segelintir pemilik modal terutama asing dengan komprador lokalnya. Kenaikan harga BBM ini tidak lain merupakan kepatuhan total terhadap merupakan amanat Letter of Intens (LoI) International Monetary Fund (IMF). IMF mewajibkan Indonesia menghapuskan subsidi BBM. Walhasil pangkal masalahnya  adalah kebijakan liberalisasi migas yang dilegalkan oleh UU pro liberal yang merupakan produk demokrasi.

Menaikkan BBM meskipun menyengsarakan rakyat, merupakan kepatuhan rezim SBY sebagai anggota G20. Dalam forum G-20 di Pittsburgh (2009) dan Gyeongju (2010), proposal penghapusan subdisi BBM makin gencar disuarakan. Di Pittsburgh, G20 memaksa negara anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.

Dalam sistem demokrasi, rakyat justru selalu dikorbankan lewat kebijakan yang mengatasnamakan rakyat. Memang setiap kebijakan politik pastilah beresiko, yang kita pertanyakan kenapa rezim demokratis ini selalu memilih resiko yang membuat rakyat menderita. Kalaupun kekurangan dana , kenapa pemerintah tidak mengambil alih pengelolaan tambang-tambang emas, minyak, batu-bara, yang sebagian besar dikuasai oleh asing ?

Kenapa SBY tidak melakukan penghematan anggaran mulai dari diri dan birokratnya terlebih dahulu. Pemborosan anggaran justru banyak dilakukan oleh pejabat negara : gaji Presiden SBY mencapai US$ 124.171 atau sekitar Rp 1,1 miliar per tahun (tertinggi ketiga di dunia); anggaran perjalanan dinas para pejabat negara Rp 21 trilun.

Menurut FITRA, Presiden SBY menghabiskan Rp 839 juta hanya untuk urusan bajunya. Sementara anggaran furniture Istana Negara mencapai Rp 42 miliar setiap tahunnya. Untuk penyusunan pidatonya saja, Presiden SBY pun harus menggerus dana APBN sebesar Rp1,9 milyar. Sedangkan untuk kebutuhan pengamanan pribadi, presiden SBY juga menggelontorkan uang APBN sebesar Rp52 milyar. Ini menunjukkan tidak ada memori kepentingan rakyat dalam benak rezim SBY !

Dengan mengembalikan kepemilikan tambang-tambang ini   kepada rakyat, dan menggunakan keuntungannya sepenuhnya  untuk rakyat,  pemerintah akan bisa mengatasi banyak persoalan kekurangan dana di Indonesia. Kenapa pemerintah justru lebih takut kepada IMF dan Bank Dunia, dibanding kepada rakyat ?

Bukti bahwa rezim SBY lebih melayani negara-negara Barat imperialis, bisa dilihat ketika rezim ini menyetorkan dana  38,1 trilyun kepada IMF untuk menyelamatkan kebangkrutan negara-negara Barat. Ironisnya, untuk obat atas kenaikan BBM pemerintah hanya memberikan kompensasi  sebesar 9,3 trilyun untuk rakyat.

Bukti lain rezim SBY melayani segelintir elit pemilik modal, Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan bencana Lumpur Lapindo, di Jawa Timur. Hal itu terungkap dalam Pasal 9 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Padahal bencana Lapindo ulah pengusaha yang rakus yang masih kaya raya hingga kini. Bisa jadi ini merupakan kompensasi dari dukungan partai tertentu terhadap kenaikan BBM.

Kita kembali teringat apa yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitab Nida’ul Har (Seruan Hangat), tentang penyebab terjadinya tragedi di dunia Islam. Pendiri Hizbut Tahrir ini  menegaskan: “Sesungguhnya umat Islam telah mengalami tragedi karena dua musibah. Pertama, penguasa mereka menjadi antek-antek kafir penjajah. Kedua, di tengah mereka diterapkan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, yaitu diterapkan sistem kufur.”

Hal ini tampak jelas di Indonesia. Munculnya kebijakan yang merugikan rakyat seperti ini tidak lain disebabkan karena keberadaan rezim penguasa, yang menjadi boneka negara-negara imperialis. Membebek dan tunduk terhadap tekanan penguasa kafir penjajah melalui organ-organ penjajahan mereka seperti IMF dan Bank Dunia.  Rezim penguasa dengan dukungan menteri-menteri pro liberal, anggota parlemen yang korup, lebih memilih melayani kepentingan asing dari pada rakyat mereka sendiri.

Namun semua ini bisa berlangsung karena ada sistem politik dan ekonomi yang melegalkannya. Yaitu sistem demokrasi dan ekonomi kapatalis yang diterapkan di Indonesia.

Karena itu perubahan nyata akan terjadi, berbagai derita rakyat akan bisa dihilangkan, kalau dua penyebab ini dihentikan. Pertama dengan mengganti sistem kufur demokrasi dengan sistem negara Khilafah yang menerapkan  syariah Islam secara totalitas . Dan yang kedua adalah mengganti penguasa-penguasa boneka di negeri Islam dengan penguasa (Kholifah) yang amanah dan melayani kepentingan rakyat. Inilah yang harus menjadi agenda bersama perjuangan umat.

Terakhir, kita mengingatkan kepada rezim SBY, doa Rosulullah bagi penguasa yang mendzolimi rakyatnya sendiri. Ya Allah, barangsiapa memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memberatkan/menyusahkan mereka, maka beratkan/susahkan dia; dan barang siapa memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, maka perlakukanlah dia dengan baik. (HR Ahmad dan Muslim).Allahu Akbar (Farid Wadjdi)

Pernyataan HTI Tentang Penyelenggaraan Muktamar Khilafah 2013 “Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah”

Pernyataan HTI Tentang Penyelenggaraan Muktamar Khilafah 2013 “Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah”

Maktab I’lamiy
Hizbut Tahrir Indonesia

NO: 247/06/13
06 Juni 2013/27 Rajab 1434 H

PERNYATAAN

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

PENYELENGGARAAN MUKTAMAR KHILAFAH 2013

“PERUBAHAN BESAR DUNIA MENUJU KHILAFAH”

Alhamdulillah, berkat rahmat dan barakah Allah SWT, Muktamar Khilafah (MK) dengan tema Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia di sepanjang bulan Mei – Juni 2013, bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir – Rajab 1434 H, lalu di 31 kota di seluruh Indonesia dari Banda Aceh hingga Papua (terlampir), dan berpuncak pada 2 Juni di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang diikuti oleh lebih dari 106 ribu peserta, telah berjalan dengan sukses dan mencapai hasil yang dimaksud.

Muktamar ini diselenggarakan sebagai medium untuk mengokohkan visi dan misi perjuangan umat untuk tegaknya kembali kehidupan Islam melalui penerapan syariah dan khilafah. Visi dan misi ini penting untuk terus ditegaskan, dikokohkan dan digelorakan terlebih di tengah arus perubahan besar yang saat ini tengah terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, juga Eropa dan Amerika Serikat (AS). Tema Perubahan Besar dunia Menuju Khilafah diambil untuk mengingatkan bahwa perubahan memang adalah sebuah keniscayaan, tapi perubahan tanpa arah yang benar tidak akan pernah bisa memberi kebaikan hakiki, seperti yang selama ini terjadi, termasuk di negeri ini.

Melalui muktamar itu, HTI ingin menegaskan, bahwa perubahan yang akan membawa kepada kebaikan hakiki tidak lain adalah perubahan menuju tegaknya al Islam, yakni tegaknya syariah dan khilafah.

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia. Dalam sejarahnya yang membentang lebih dari 1400 tahun, khilafah secara praktis telah berhasil menaungi dunia Islam, mampu menyatukan umat Islam seluruh dunia dan menerapkan syariah Islam secara kaffah sedemikian sehingga kerahmatan Islam yang dijanjikan benar-benar dapat diujudkan.

Syariah dan khilafah bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang. Imam Ghazali dalam kitab al Iqtishad fi al I’tiqadmenggambarkan eratnya hubungan antara syariah dan khilafah dengan menyatakan ”al dinu ussun wa al-shultanu harisun – agama adalah tiang dan kekuasaan adalah penjaga”. ”Wa ma la ussa lahu fa mahdumun wa ma la harisa lahu fa dha’i – apa saja yang tidak ada asasnya akan roboh dan apa saja yang tidak ada penjaganya akan hilang”

Menegakkan khilafah adalah kewajiban yang paling agung (min a’dhamil wajibaat). Oleh karena itu, wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengerahkan segenap daya dan upaya untuk tegaknya cita-cita mulia ini, yang akan mengembalikanizzul Islam wal muslimin.

Berkenaan dengan hal itu, atas nama Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia

1. Mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan dan tokoh ormas/orpol/lembaga Islam, pejabat sipil dan militer/polri di pusat maupun di daerah, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara Muktamar Khilafah baik yang diselenggarakan di daerah maupun di Gelora Bung Karno, Jakarta, serta kepada aparat keamanan yang telah menjaga acara sehingga berlangsung dengan tertib, para wartawan cetak maupun elektronik yang telah meliput acara ini, segenap panitia dan semua pihak yang telah membantu sukesnya acara ini. Semoga semua kebaikan itu dinilai sebagai amal shaleh dan mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Allah SWT.
2. Memohon maaf dan permakluman bila dalam penyelenggaraan acara Muktamar di Gelora Bung Karno, Jakarta khususnya, maupun di 30 kota lainnya, terdapat kekurangan dan telah menimbulkan gangguan lalu lintas dan kemacetan.
3. Acara Muktamar adalah bagian dari usaha untuk menyadarkan umat tentang pentingnya syariah dan khilafah serta peran vitalnya dalam mewujudkan kembali izzul Islam wal muslimin. Oleh karena itu, semoga acara ini nantinya benar-benar dapat menggerakan umat untuk terjadinya perubahan yang akan membawa kepada kebaikan hakiki.

Hasbunallah wa ni’mal wakiil, ni’mal maula wa ni’man nashiir

Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia

Muhammad Ismail Yusanto

Hp: 0811119796 Email: Ismailyusanto@gmail.com